Permohonan Indosat dan IM2 Dikabulkan

Lihat Foto

Kantor Indosat berhias kain batik pada Hari Batik Nasional, 2 Oktober 2012.(Aditya Panji/KompasTekno)

JAKARTA, KOMPAS.com - Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) mengabulkan permohonan mantan Dirut IM2 Indar Atmanto, Indosat dan IM2, untuk menunda pelaksanaan keputusan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atas dugaan kerugian negara dalam penggunaan jaringan frekuensi 3G di frekuensi 2.1 GHz, Kamis (7/2/2013).

Sebelumnya, BPKP mengeluarkan laporan hasil audit adanya kerugian negara senilai Rp 1,3 triliun dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi penyalahgunaan jaringan 3G di frekuensi 2.1GHz oleh Indosat dan IM2.

Majelis Hakim PTUN yang diketuai oleh H. Bambang Heryanto SH MH, akhirnya menunda pelaksanaan keputusan BPKP itu. Hal ini berlaku selama perkara berjalan sampai diperoleh keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

"Majelis hakim dalam pertimbangan penetapannya, memperhatikan dengan sangat seksama surat-surat yang disampaikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) kepada Kejaksaan Agung RI dan Join Statement yang dikeluarkan oleh Masyarakat Telematika Indonesia (Mastel) serta opini yang berkembang di masyarakat melalui media-media cetak dan elektronika/media online, yang dengan tegas mengatakan bahwa tidak ada satu ketentuan pun yang dilanggar di dalam pelaksanaan kerjasama antara IM2 dan Indosat," tulis Indosat dalam siaran pers yang diterima KompasTekno.
 
Dalam perkara itu, Kementerian Komunikasi dan Informasi telah menegaskan, kerjasama penyelenggaraan internet 3G di frekuensi 2.1 GHz antara Indosat dan IM2, telah sesuai aturan dan lazim digunakan oleh penyelenggara jasa internet dengan penyelenggara jaringan telekomunikasi.

Untuk menjelaskan dasar aturan itu, Kominfo mengirim surat resmi kepada Jaksa Agung pada 13 November 2012 lalu.

Jazz, Castro, dan Insiden

Artikel Kompas.id

“Bentuk kerjasama Indosat dan IM2 telah sesuai dengan perundang-undangan, yakni Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi jo Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi jo pasal 5 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM. 21/2001 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi,” kata Menteri Kominfo Tifatul Sembiring, dalam suratnya.
 
Surat bernomor T-684/M.KOMINFO/KU.O4.01/11/2012 tersebut juga ditembuskan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, Menkopolhukam, Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).