Ruhut: Anas Kena di Last Minute, Karam Demokrat

Kompas.com - 08/12/2012, 12:53 WIB
Sandro Gatra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Politisi Partai Demorat Ruhut Sitompul kembali mengingatkan seluruh rekan separtainya yang disebut-sebut terlibat kasus dugaan korupsi untuk bersikap legowo dengan mundur dari jabatan di partai. Sikap legowo itu, menurut dia, diperlukan untuk menyelamatkan Partai Demokrat di Pemilu 2014 .

"Dari dulu saya bilang Andi (Mallarangeng), Anas Urbaningrum (Ketua Umum Partai Demokrat), dan lainnya, hei kawan-kawan yang nama-namanya disebut legowo mundur kalau sayang dengan partai," kata Ruhut di Jakarta, Sabtu ( 8/12/2012 ).

Ruhut mengatakan, sebagai pejabat publik, mereka tidak bisa berlindung di balik asas praduga tak bersalah. Meski belum ditemukan cukup bukti dalam keterlibatan korupsi, mereka sudah terkena sanksi sosial dan kehilangan kepercayaan dari masyarakat.

Baca juga: TNI Diminta Tak Lindungi Prajurit yang Tembak Mati 3 Polisi di Lampung, Terlalu Barbar

Ruhut menilai ketidakjelasan status Anas terkait kasus Hambalang telah menyandera partai. Anggota Komisi III DPR itu memberi contoh penanganan kasus suap cek perjalanan ketika pemilihan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia tahun 2004 di KPK.

Awalnya, mantan Deputi Gubernur Senior BI Miranda S Goeltom tak terjerat. Ketika para politisi yang tersangkut kasus itu selesai menjalani hukuman, kata Ruhut, Miranda baru terjerat. Dia divonis bersalah dengan hukuman tiga tahun penjara.

"Kebayang nanti naik kelasnya (Anas) last minute menjelang pemilu 2014 , karam langsung partai kami. Legowo makanya kepada kawan-kawan kami," pungkas Ketua DPP Partai Demokrat itu.

Baca juga: 4 Kelompok Orang yang Tidak Boleh Makan Daun Kelor, Siapa Saja?

Pengamat Politik Indo Barometer M Qodari menilai terjeratnya Andi terkait kasus Hambalang memang mengurangi beban Demokrat. Andi telah mengundurkan diri dari Sekretaris Dewan Pembina Demokrat maupun Menteri Pemuda dan Olahraga sehingga tidak bisa dipolemikkan lagi.

Hanya saja, kata Qodari, status Anas masih menyulitkan dan menjadi beban Demokrat. Karena itu, KPK perlu mengambil keputusan agar tidak ingin dinilai menyandera Demokrat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Berikan Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE


Terkini Lainnya

Wamendagri Ribka Sambangi Langsung Kabupaten Siak, Pastikan Kesiapan PSU Lancar Sesuai Rencana

Wamendagri Ribka Sambangi Langsung Kabupaten Siak, Pastikan Kesiapan PSU Lancar Sesuai Rencana

Nasional
Dukung Pengesahan RUU TNI, Golkar: Keberadaan TNI di Tengah Masyarakat Sangat Diperlukan

Dukung Pengesahan RUU TNI, Golkar: Keberadaan TNI di Tengah Masyarakat Sangat Diperlukan

Nasional
Airlangga Sebut IHSG Anjlok Tak Mengkhawatirkan: Fundamentalnya Kuat

Airlangga Sebut IHSG Anjlok Tak Mengkhawatirkan: Fundamentalnya Kuat

Nasional
TNI Tembak Polisi di Lampung, Anggota DPR: Memilukan Sekaligus Memalukan

TNI Tembak Polisi di Lampung, Anggota DPR: Memilukan Sekaligus Memalukan

Nasional
PDI-P Akhirnya Dukung Revisi UU TNI meski Megawati Sempat Menolak

PDI-P Akhirnya Dukung Revisi UU TNI meski Megawati Sempat Menolak

Nasional
TAUD Bakal Laporkan Balik Hotel Fairmont Soal DPR Rapat RUU TNI

TAUD Bakal Laporkan Balik Hotel Fairmont Soal DPR Rapat RUU TNI

Nasional
Airlangga Temui Prabowo, Laporkan Tren Ekonomi Termasuk Penurunan IHSG

Airlangga Temui Prabowo, Laporkan Tren Ekonomi Termasuk Penurunan IHSG

Nasional
Pesan Megawati soal Revisi UU TNI: Jangan Kembali ke Orde Baru

Pesan Megawati soal Revisi UU TNI: Jangan Kembali ke Orde Baru

Nasional
Anggota DPR Minta Pemulihan Kerugian Korban Investasi Bodong Diutamakan

Anggota DPR Minta Pemulihan Kerugian Korban Investasi Bodong Diutamakan

Nasional
Airlangga Pastikan Dirinya dan Sri Mulyani Tak Mundur Jadi Menteri: Itu Hoaks

Airlangga Pastikan Dirinya dan Sri Mulyani Tak Mundur Jadi Menteri: Itu Hoaks

Nasional
IHSG Anjlok, Wamenkeu: Lihat SBN Saja, Bagus Sekali Hari Ini

IHSG Anjlok, Wamenkeu: Lihat SBN Saja, Bagus Sekali Hari Ini

Nasional
Capai Kesepakatan, Saudia Airlines Jadi Maskapai Penerbangan Haji 2025

Capai Kesepakatan, Saudia Airlines Jadi Maskapai Penerbangan Haji 2025

Nasional
Pemantauan Hilal Penetapan Idul Fitri 2025 Digelar di 33 Titik, Kecuali Bali

Pemantauan Hilal Penetapan Idul Fitri 2025 Digelar di 33 Titik, Kecuali Bali

Nasional
Jaga Kepercayaan Pelanggan, Pertamina Patra Niaga Pastikan BBM yang Disalurkan Sudah Sesuai Standar

Jaga Kepercayaan Pelanggan, Pertamina Patra Niaga Pastikan BBM yang Disalurkan Sudah Sesuai Standar

Nasional
Apresiasi Percepatan Pengangkatan CASN 2024, Fahira Idris: Banyak Daerah Kurang ASN

Apresiasi Percepatan Pengangkatan CASN 2024, Fahira Idris: Banyak Daerah Kurang ASN

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi Akun
Proteksi akunmu dari aktivitas yang tidak kamu lakukan.
199920002001200220032004200520062007200820092010
Data akan digunakan untuk tujuan verifikasi sesuai Kebijakan Data Pribadi KG Media.
Verifikasi Akun Berhasil
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com
atau