Waspadai Investor yang Datang Merampok!

JAKARTA - Penurunan peringkat kemudahan berusaha di Indonesia dikhawatirkan akan membuat para investor berhenti melirik peluang usaha di Tanah Air.

Menurut Ketua Komite Tetap Kerja Sama dengan Lembaga Internasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) M Firmansyah Wuisan, penurunan peringkat tidak akan berpengaruh langsung terhadap tingkat investasi.

"Yang paling penting untuk segera dibereskan adalah masalah birokrasi dan kepastian hukum dalam berinvestasi. Dua masalah ini adalah kunci suksesnya kita menggaet para investor," kata Firmansyah ketika dihubungi okezone, Jumat (21/10/2011).

Firmansyah menyoroti berbelitnya prosedur perijinan membuka usaha di Indonesia. Dia mencontohkan, di Tanah Air, seorang investor harus mengurus izin hingga tiga bulan, itu pun tidak dengan jaminan akan diloloskan. "Sementara di Vietnam, satu minggu saja sudah beres," tuturnya.

Selain ribetnya mengurus perizinan, Firmansyah juga mengritik tidak adanya kepastian hukum dalam berinvestasi di Indonesia. Dia mengkhawatirkan, kedua masalah tersebut akan membuat investor kapok menanamkan modalnya di Tanah Air.

"Kalau pun ada investor yang 'sabar' menunggu proses investasi di Indonesia, kita perlu khawatir jika dia ternyata berniat 'merampok' sumber daya yang kita miliki begitu izinnya rampung," ujarnya.

Laporan terbaru Doing Bussines 2012 yang dirilis International Finance Corporation (IFC) dan Bank Dunia menyebutkan, peringkat Indonesia dalam hal kemudahan melakukan usaha (doing bussines) menurun tiga peringkat dari 126 pada 2011 ke 129 di 2012, dari total 183 negara. Penyebabnya adalah terbatasnya sarana dan prasarana energi.

Dari 10 kategori penilaian, tiga kategori mengalami peningkatan yakni pengurusan izin usaha, pembayaran pajak, penyelesaian kebangkrutan. Sementara tujuh kategori lainnya seperti kemudahan memperoleh pasokan listrik.

Kemudian kemudahan memperoleh pinjaman, pengamanan investor, kemudahan perdagangan antarwilayah, perizinan konstruksi, dan penegakan kontrak, mengalami penurunan. Namun, yang masih menjadi catatan IFC dan Bank Dunia adalah sarana dan prasarana energi.

(Widi Agustian)